Kemiskinan merupakan permasalahan makro yang terjadi di seluruh wilayah, tidak terkecuali pedesaan. Konsep Good Governance menekankan perlunya kerjasama baik dari Pemerintah Daerah maupun Swasta untuk duduk bersama dalam mengambil keputusan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut mendasari Badan Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyelenggarakan Rapat Konsolidasi Program Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan pada hari Kamis, 14 April 2016 di Ruang Rapat BPMPD Prov. Kalsel Lantai 2.
Rapat Konsolidasi Program Penanggulangan Tingkat Provinsi Kemiskinan Kalimantan Selatan dibuka secara langsung oleh Kepala BPMPD Prov. Kalsel Drs. H. Gusti Syahyar. Acara ini dihadiri seluruh perwakilan BPMPD Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, beberapa SKPD yang terkait dalam hal penanggulangan kemiskinan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu leading sector.
Selain dari para perwakilan dari Pemerintah Daerah, rapat ini secara khusus juga menghadirkan perwakilan dari pihak Perbankan yang menangani Kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) seperti Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Kalsel, Bank BRI, dan juga melibatkan kalangan akademisi dari Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
Rapat ini diselenggarakan dalam rangka mengkonsolidasikan stakeholder mengenai lokasi dan program yang dijadikan Pilot Project untuk kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di daerah. Selain itu rapat ini juga penting dalam menyamakan persepsi mengenai bagaimana membentuk koordinasi secara efektif dari program masing-masing stakeholder terkait agar kegiatan CSR yang menjadi upaya penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dan berhasil guna untuk masyarakat desa sebagai sasaran dari kegiatan CSR tersebut.
Setelah kesempatan tersebut, disampaikan materi dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan mengenai arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dilanjutkan dengan pemaparan Rencana Strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa oleh Kepala Bidang UEM Ibu Gt. Nur ‘Aina, S.Sos, MP.
Kegiatan rapat tersebut juga memberikan kesempatan kepada para stakeholder yang hadir untuk memaparkan apa-apa saja program dalam CSR yang telah dilaksanakan oleh masing-masing perwakilan stakeholder dan masukan tentang kegiatan CSR tersebut. Melalui diskusi panel, setiap perwakilan dari stakeholder tersebut sangat antusias untuk mempresentasikan dan menanggapi setiap pendapat yang diberikan oleh para peserta rapat.
Ketua DPW Gerakan Bangun Desa (Gerbang Desa) Provinsi Kalimantan Selatan Drs. Abdussani, M.I.Kom menyatakan bahwa kegiatan Rapat Konsolidasi Penanggulangan Kemiskinan Kalimantan Selatan ini harus ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata di lapangan, agar para pengambil kebijakan tidak hanya mampu memperkirakan setiap program dan kegiatan di atas kertas saja, tetapi juga mampu mengimplementasikan pada daerah-daerah sasaran kegiatan CSR. Pertemuan kembali dari para Stakeholder sangat dinanti untuk kemudian dapat membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan secara terpadu di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
ditulis oleh; Andie Putra Pratama, S.STP
Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat
