Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi (DPMD) Kalsel menargetkan ratusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu mencapai level tertinggi yakni BUMDes Maju. Seperti diketahui, klasifikasi BUMDes meliputi Tumbuh, Berkembang dan Maju. Target yang diharapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi (DPMD) Kalsel didasarkan penilaian dari berbagai aspek yang telah cukup bagus serta antusiasme pemerintah kabupaten dan desa untuk membentuk dan mengembangkan BUMDes cukup tinggi.
Desa di Kalsel juga memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, sehingga keberadaan BUMDes dapat menjadi lembaga yang tepat untuk memaksimalkan potensi desa yang nantinya akan berdampak terhadap peningkatan perekonomian warganya. Perkembangan BUMDes di Kalsel dalam 1 tahun terakhir cukup bagus, dalam kurun waktu satu tahun yakni dari 2019 hingga 2021 saat ini, sebanyak 45 BUMDES masuk dalam klasifikasi BUMDes Maju. Padahal, di tahun 2019 belum ada satupun memiliki BUMDes kategori maju. Ini artinya, perkembangan BUMDes cukup menggembirakan.
Berdasarkan data pemetaan perkembangan BUMDes di Provinsi Kalsel yang baru saja dilaksanakan, pada tahun 2021, dari 1.864 desa di 11 kabupaten, sudah terbentuk 1.482 BUMDes atau 79,51 persen dari jumlah total desa di Kalsel. Sedangkan 382 desa belum terbentuk BUMDes atau 20,49 persen. Dalam hal ini, jumlah BUMDes yang terbentuk tahun 2021 telah meningkat atau bertambah 100 lebih dibandingkan tahun 2019. Pada 2019 lalu, jumlah BUMDes hanya 1.379 unit atau 73,98 persen dari jumlah desa secara keseluruhannya. Sedangkan jumlah BUMDes Maju di tahun 2021 ada 45 atau 3,04 persen.
BUMDes dengan kategori Maju terbanyak ada di Kabupaten Tanah Bumbu yakni 14 unit, diikuti oleh Kabupaten Banjar sebnayak 9 unit, Kabupaten Tabalong 6 unit, Kabupaten HST 5 unit, Kabupaten Tanah Laut 4 unit, Kabupaten Batola dan Kabupaten Tapin masing-masing 2 unit, dan Kabupaten HSS, Kabupaten Balangan, serta Kabupaten Kotabaru masing-masing 1 unit. Data juga menunjukkan, tahun 2021 ini jumlah BUMDes Berkembang 522 atau 35,22 persen. Sedangkan BUMDes yang masih berstatus Tumbuh sebanyak 915 unit atau 61,74 persen.
Untuk lebih memacu dan memotivasi pengelola BUMDes untuk menjadi Maju, DPMD Kalsel melakukan berbagai upaya. Diantaranya adalah menggelar bimbingan teknis, pemberian hibah, wokshop dan lomba dengan hadiah total Rp 90 juta untuk modal penguatan BUMDes.
Pemetaan BUMDes dilakukan secara berjenjang, dari desa oleh pendamping lokal desa (PLD). Selanjutnya dari PLD direkap di kecamatan oleh pendamping desa (PD) dan kabupaten oleh tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (TAPM) Kabupaten. Kemudian direkap lagi di tingkat provinsi oleh DPMD Provinsi Kalsel dalam hal ini Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
Pengukuran perkembangan BUMDes dituangkan dalam Keputusan Kepala DPMD Provinsi Kalsel Nomor: 188.48/63/DPMD Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Penilaian Perkembangan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam pertimbangannya, Keputusan tertanggal 8 April 2021 itu menyatakan bahwa dipandang perlu untuk mengukur perkembangan badan usaha milik desa di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bahan dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan pemberdayaan ekonomi desa.
Enam parameter penilaian BUMDes yang diatur dalam Keputusan Kepala DPMD Provinsi Kalsel tersebut antara lain: kelembagaan, legalitas, usaha BUMDes, administrasi, permodalan dan aset, dampak BUMDes. Masing-masing parameter dijabarkan lagi dalam beberapa aspek penilaian yang diukur dengan skala 1 sampai 4. Total skor akan menentukan kategori BUMDes, yakni skor 10-50 digolongkan kategori Tumbuh, 51 sampai 75 kategori berkembang dan diatas 75 dikategorikan maju.
Wahyu Widyo Nugroho, AP, MP
Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat
