Oleh: Muhammad Rizaldy Fahmi, S.Pi*
(Sumber Foto: Bidang PKP)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) bersama dengan Komando Resort Militer (Korem) 101/Antasari sepakat untuk melakukan kerja sama melalui pola Kegiatan Karya Bakti Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2022. Kerja sama melalui pola Karya Bakti TNI tersebut yakni Peningkatan Badan Jalan Ruas Desa Kuala Lupak, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala. Kegiatan tersebut bertempat di Markas Korem 101/Antasari sekaligus menandakan kontrak swakelola yang secara resmi dimulai tanggal 17 Juni 2022.
Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dilakukan antara kedua belah pihak yang akan bekerjasama. Pihak pertama yaitu Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan Bapak H. Faried Fakhmansyah, S.P., M.P., sedangkan pihak kedua yaitu Komandan Korem 101/Antasari Brigadir Jenderal TNI Rudi Puruwito, S.E. Kegiatan tersebut berlangsung dalam nuansa sederhana namun tidak mengurangi khidmat dan semangat untuk saling bekerjasama.
Tujuan Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan suatu bentuk sinergitas sekaligus kerjasama strategis yang melibatkan Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan selaku leading sector bersama Korem 101/Antasari melalui tugas operasi non-milternya dalam upaya akselerasi pembangunan kawasan perdesaan. Hal itu selaras dengan ide dari Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Dr. (H.C.) H. Sahbirin Noor mengenai esensi pembangunan desa yang berkelanjutan (sustainable development goals) sebagai salah satu program prioritas dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Terlebih, Desa Kuala Lupak yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa mempunyai kontur wilayah pesisir yang sangat rentan mengalami abrasi yang menyebabkan kerusakan fisik terhadap infrastruktur penghubung desa berupa jalan sehingga dapat menjadi perhatian tersendiri.
Oleh karena itu, objek yang menjadi sasaran dalam kegiatan Karya Bakti TNI tersebut ialah pembuatan siring dan rehabilitasi beberapa unit jembatan. Pembuatan siring dan rehabilitasi jembatan tersebut akan memiliki fungsi yang sangat vital. Maka dengan keberadaan akses yang representatif tentu dapat menunjang akses ekonomi bagi masyarakat desa setempat serta memudahkan upaya optimalisasi pengembangan berbagai potensi desa.
*Pelaksana pada Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan
Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan
