Astaga, Dinas PMD Sukses Bawa Kalsel Duduki Peringkat Empat Kepesertaan P3PD 2023

1
129

BANJARBARU – Sebanyak 13 orang pejabat dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Selatan tuntas melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pelatih (fasilitator) Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2023.

Tak tanggung-tanggung, 13 fasilitator dari Dinas PMD Kalsel ini melatih sebanyak 6.745 peserta, terdiri atas: aparatur desa dan pengurus lembaga desa, yang dilaksanakan dalam 9 (sembilan) angkatan sejak pelatihan dimulai 20 September lalu.

Pihak Kementerian Dalam Negeri bahkan memuji Kalsel yang menduduki posisi empat tertinggi di Indonesia untuk kepesertaan program P3PD yang mencapai 98,05 persen.

Direktur Fasilitasi Kerjasama Lembaga Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kemendagri RI, Murtono, S.STP, M.Si. menyampaikan hal ini saat menutup kegiatan P3PD 2023 di Ballroom Novotel Banjarbaru, Jum’at (17/11).

“Ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel bersama pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel berkomitmen untuk membangun desa,” ujar Murtono.

Murtono mewakili Menteri Dalam Negeri menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada jajaran Dinas PMD Kalsel yang memfasilitasi program P3PD.

Program ini diinisiasi Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Bina Pemerintahan Desa.

“Kami berterima kasih kepada Dinas PMD Kalsel yang telah memfasilitasi dan mengirim banyak tenaga fasilitator selama program P3PD 2023 dilaksanakan,” katanya.

Ia berharap melalui kegiatan P3PD dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dan lembaga desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan meningkatkan ekonomi desa menuju kemandirian desa.

Menurutnya, Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) hanya bersifat perangsang (stimulan) untuk mengembangkan perekonomian desa. Justru SDM di desa itu sendiri nantinya yang mampu mengembangkan potensi desa mencapai kemandirian desa.

Sebanyak 13 pejabat dan ASN dari DPMD Provinsi Kalimantan Selatan melatih aparatur desa dan pengurus lembaga desa per-angkatan setiap pekannya. Mereka adalah:

  1. Wahyu Widyo Nugroho, A.P., M.P.
  2. Masrai Zulzai Subkhi Nejar, S.T., M.T.
  3. Noor Saufiah, S.Sos.
  4. Husairi S.STP.
  5. Muhammad Agus Fariady, A.Pi, M.P.
  6. Eko Suhermanto C.S, S.T., M.E.
  7. Elsa Sari, S.P., M.M.
  8. Rudy Indrawan Baktie, S.Sos, M.M.
  9. Andie Putra Pratama, S.STP, M.Si.
  10. Renny Anggraeni, S.STP.
  11. Norlailani, S.E.
  12. Indah Novita Purnamasari, S.IP, M.PA., dan
  13. Alvina Yan Aneira, S.STP.

Sedangkan yang merangkap menjadi narasumber yakni, Wahyu Widyo Nugroho, Masrai Zulzai Subkhi Nejar, Husairi, dan Muhammad Agus Fariady, termasuk Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan H. Faried Fakhmansyah yang juga beberapa kali diundang menjadi narasumber untuk kegiatan peningkatan kapasitas bagi aparatur desa.

“Alhamdulillah, Dinas PMD Kalsel turut serta dalam mensukseskan kegiatan ini hingga kepesertaannya mencapai 98,05 persen,” ujar Faried.

Faried menyatakan, jajaran Dinas PMD Kalsel siap dengan sumber daya yang dimiliki untuk kembali membantu mensukseskan pelaksanaan P3PD di tahun selanjutnya agar tercapai target 100 persen dan berterima kasih kepada Menteri Dalam Negeri beserta jajaran yang telah menyelenggarakan kegiatan P3PD.

Sebanyak 1.705 desa atau 99,01 persen, lanjut Faried, telah berpartisipasi mengikuti kegiatan P3PD Tahun 2023, sedangkan pesertanya sebanyak 6.745 orang dari target 6.888 atau tercapai 98,08 persen

Menurut Faried, kekuatan desa terletak pada tersedianya dana desa, alokasi dana desa, dan kewenangan desa yang jika bisa dioptimalkan oleh SDM-nya berkualitas maka akan mampu membawa kesejahteraan dan kemajuan desa.

Sementara Pelaksana harian Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Dr. La Ode Ahmad P Bolombo, A.P., M.Si. yakin pemerintahan dan masyarakat desa sebenarnya mampu membangun wilayah desanya.

“Seharusnya desa bisa membangun wilayahnya sendiri, tetapi mengapa masih banyak warga desa yang memutuskan pindah ke kota (urban)?, karena masih terbatasnya akses pelayanan minimal di desa,” kata La Ode.

Adanya dana desa dan alokasi dana desa diharapkan mampu meningkatkan pelayanan minimal di desa ini, sehingga masyarakat desa bisa tetap tinggal di desa dan membangun desanya.

La Ode menegaskan, membangun Indonesia harus dilakukan dengan membangun desa. Desa yang diharapkan terwujud adalah Desa Cerdas (Smart Village) di mana tersedia data desa agar pemerintah bisa memantau dan membantu dalam pembangunannya. (Eddy)

1 COMMENT