Banjarbaru- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan rapat pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) tahun anggaran 2026 bertempat di Aula Desa Mandiri PMD Povinsi kalimantan Selatan, Rabu (04/02/26). Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis di awal tahun dengan menggandeng unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait untuk melaksanakan kerjasama yang sinergis dalam fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Sebagaimana yang diketahui bahwa secara esensial, Kawasan perdesaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengolahan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan perdesaan ini diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memerhatikan aspirasi masyarakat desa, dan dapat dibantu oleh pihak ketiga.
Acara dibuka langsung oleh Kepala Dinas (PMD) Iwan Ristianto, AP., M,AP. Dalam sambutannya beliau menekankan bahwa pembangunan desa dan perdesaan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan terintegrasi antara instansi yang terkait OPD tersebut. materi pertama disampaikan Masrai Zulzai Subkhi Nejar, S.T., M.T selaku kepala bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP) dan dilanjutkan sesi diskusi yang dipandu kepala seksi pengembangan kawasan perdesaan (PKP) Andie Putra Pratama, S.STP., M,SI. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyinkronisasikan kinerja terhadap 3 Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) di Provinsi Kalimantan Selatan.
Rapat ini bertujuan untuk melakukan percepatan dan peningkatan kualitas layanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dikawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, terdapat 30 kawasan perdesaan yang termasuk lokus kawasan perdesaan prioritas (KPP) khususnya di Kalsel ada 3 yaitu KP. Agromina politan Kecamatan Martapura, Martapura Barat , Kabupaten Banjar. KP. Agrowisata Hortikultura Kecamatan Haruai,Upau, Kabupaten Tabalong. dan KP. Agropolitan Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu.
Tercatat ada 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berpartisipasi dalam kegiatan ini untuk membantu optimalisasi kinerja Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Perdesaan (TKPKP), dalam sesi diskusi, Organisasi Perangkat Daerah diberikan kesempatan untuk memberikan gambaran peran program yang akan mereka rencanakan seperti Dinas Perkebunan dan Peternakan yang mempunyai program ”SITI HAWA LARI” sebagai upaya meningkatkan Peternakan itik di kawasan Perdesaan didalamnya ada fitur aplikasi berbasis AI memudahkan para peternak untuk mendapatkan informasi secara cepat dan efisien, tanpa didampingi oleh penyuluh. Kemudian dari Dinas Pariwisata yang siap dalam pengembangan SDM pembuatan sarana dan prasarana seperti Gazebo dan Toilet umum untuk mendukung destinasi wisata desa. Kegiatan ditutup dengan kesepakatan seluruh Anggota Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Perdesaan (TKPKP) akan dilaksanakan agenda lanjutan berupa pertemuan khusus dengan 3 KPP guna membahas secara detail program,lokus, dan dukungan OPD di masing masing kawasan.
Dibuat oleh
Tim Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan
