Banjarbaru,
Pada tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel akan mengucurkan dana hibah dengan total Rp. 1.564.000.000,- atau Rp 1, 5 miliar dari tahun anggaran 2021.
Hibah akan dibagikan kepada 39 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari 10 kabupaten di Kalsel.
Untuk mempercepat pencairan dana hibah tersebut, Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Zulkipli segera menerjunkan tim ke kabupaten untuk melakukan verifikasi faktual.
Tim diketuai Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady, sejak Rabu (30/9/2020) melakukan verifikasi faktual ke sejumlah kabupaten yang mengajukan BUMDes-nya sebagai calon penerima hibah.
Dalam hal ini, verifikasi faktual bertujuan untuk memastikan dan melihat secara langsung aktivitas BUMDes calon penerima hibah. Verifikasi faktual juga dilakukan untuk meneliti kesesuaian data dalam berkas proposal dengan kondisi yang sebenarnya (real) di lapangan.
“Jumlah 39 BUMDes calon penerima hibah itu berasal dari semua proposal yang diajukan pihak kabupaten ke Dinas PMD Provinsi Kalsel. Setelah verifikasi faktual rampung, maka akan ada penetapan BUMDes sebagai penerima hibah, karena rekomendasinya sudah disampaikan ke tim TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) atau ke Badan Keuangan Daerah Provinsi,” jelas Muhammad Agus Fariady.
Lebih lanjut Agus menyebut, dari 10 kabupaten yang telah mengajukan proposal dana hibah, Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Tengah adalah kabupaten yang terbanyak merekomendasikan BUMDesnya, yakni masing-masing 6, disusul Hulu Sungai Utara dan Banjar untuk 5 BUMDes, Batola dan Kotabaru masing-masing 4 BUMDes, Hulu Sungai Selatan 3, Tabalong, Tanah Laut, Tanah Bumbu masing-masing mengusulkan 2 BUMDes.
“Tahun 2021 merupakan tahap pertama dalam penyaluran dana hibah. Nanti secara bertahap, tetap akan kita lanjutkan di tahun berikutnya. Sehingga semua BUMDes di Kalsel mendapatkan dana hibah agar semua lembaga ekonomi desa mereka menjadi kuat,” tandasnya.
Berdasarkan Daftar Usulan Penerima Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Barang/Jasa Dinas PMD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2021, jumlah biaya yang direkomendasikan untuk Kabupaten Tapin merupakan yang terbesar daripada kabupaten yang lain.
Kabupaten Tapin yang mengajukan proposal untuk 6 BUMDes mendapatkan total biaya rekomendasi sebesar Rp. 290 juta.
Dalam hal ini, 5 BUMDes menerima hibah Rp. 50 juta dan 1 BUMDes lainnya mendapatkan Rp. 40 juta.
Kemudian Hulu Sungai Tengah dengan usulan 6 BUMDes mendapatkan biaya rekomendasi dengan nilai total Rp. 250 juta, yang rata-rata setiap BUMDes mendapat jatah Rp 50 juta.
Sedangkan Hulu Sungai Utara yang mengajukan proposal 5 BUMDes, mendapat rekomendasi biaya dengan total Rp. 244 juta. Perinciannya, 4 BUMDes mendapat hibah Rp 50 juta dan 1 BUMDes Rp. 44 juta.
Sedangkan kabupaten lainnya mendapatkan rekomendasi total biaya BUMDes secara bervariasi. Misalnya Hulu Sungai Selatan total biaya rekomendasi Rp. 150 juta. Kabupaten Banjar direkomendasikan dengan total Rp. 80 juta.
Muhammad Agus Fariady, A.Pi, MP
Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa
