Kembangkan Sayuran Hidroponik, Kades Mekar Sari Tapin Jadi Pembicara Webinar Nasional

0
227

Desa Mekar Sari, Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin,Provinsi Kalimantan Selatan mendapat apresiasi dan pengakuan dari Pemerintah Pusat diantaranya Kantor Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI  dan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

Desa ini dinilai sebagai desa yang sukses menjaga ketahanan pangan dan sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam percepatan penurunan stunting .

Maka tidak heran jika Kepala Desa Mekar Sari, Misran Misdi mendapat kehormatan menjadi pembicara pada Webinar “Kebijakan dan Strategi Program Ketahanan Pangan untuk Percepatan Penurunan Stunting”.

Selain Kades Mekar Sari, Misran Misdi, narasumber lainnya adalah Bupati Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indah Putri Indriani serta pihak kementerian terkait diantaranya Kemendagri dan Kemendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Dalam paparannya, Misran Misdi mengungkapkan bahwa Desa Mekar Sari melalui BUMDes Mekar Jaya mengembangkan  budi daya sayuran hidroponik. Jenis sayuran yang dikembangkan diantaranya selada, sawi dan sebagainya yang omzetnya penjualannya mencapai kurang lebih Rp25 juta.

“Hasil penjualan sayuran ini memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Desa atau PAD kurang lebih sekitar Rp 2.800.000 pada akhir tahun 2020 lalu,”ujar Misran Misdi yang disiarkan secara streaming melalui Kanal Youtube TP2AK (Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil ) Stunting serta kanal Youtube BLP (Badan Litbang Pertanian) Kementan dan diikuti kurang lebih 2 ribu peserta itu.

Kades Mekar Sari, Misran Misdi menjadi pembicara pada Webinar “Kebijakan dan Strategi Program Ketahanan Pangan untuk Percepatan Penurunan Stunting”, secara daring di Kantor Camat Binuang, Kabupaten Tapin. (Foto: dok.younkfariady).

Menurut Misran, terobosan yang dilakukan desanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat apalagi ditengah pandemi Covid.

“Juga untuk pemulihan ekonomi nasional pada umumnya dalam  lingkup desa,” ungkapnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Zulkifli menyatakan komitmennya untuk terus mendorong BUMDes agar dapat meningkatkan perekonomian desa, termasuk juga memperkuat ketahanan pangan desa agar SDM desa menjadi sehat, cerdas, produktif.

Salah satu dukungan yang diberikan DPMD Kalsel adalah memberikan hibah kepada BUMDes yang dinilai memiliki potensi menjadi BUMDes dengan kategori tertinggi yakni BUMDes “Maju”.

“Sejak tahun 2021 kami berikan hibah kepada sejumlah BUMDes yang berprestasi. Kami terus menginventarisir BUMDes yang berpotensi untuk diberikan dana hibah kembali tahun depan,” kata Zulkifli.

Terkait keunggulan dari BUMDes Mekar Jaya, Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, DPMD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Agus Fariady melihat, Desa Mekar Sari telah berhasil mengelola dana desa yang dijadikan sebagai modal untuk membuka usaha budidaya sayuran.

“Melalui penyertaan modal awal dari anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019-2020, dengan biaya Rp100 juta, Pemerintah Desa Mekar Sari, pengurus BUMDes serta pendamping desa, mereka mampu mewujudkan 1 unit lengkap peralatan budidaya hidroponik, berupa pagar dan tempat penyimpanan bibit. Ini sangat kita apreasiasi dan diharapkan BUMDes lainnya dapat termotivasi dari BUMDes Mekar Jaya,” harap Muhammad Agus Fariady yang juga merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Pengelolaan Pendampingan Desa (Satker PPD) Kemendes PDTT.

Target 14 Persen

Pada Webinar “Kebijakan dan Strategi Program Ketahanan Pangan untuk Percepatan Penurunan Stunting”, tersebut, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres, Suprayoga Hadi menguraikan, percepatan penurunan stunting diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 . Perpres tersebut menjadi acuan dalam upaya percepatan penurunan stunting dengan target penurunan 14 persen pada tahun 2024.

Suprayoga Hadi mengungkapkan, capaian prevalensi stunting menunjukkan, kabupaten/kota dengan prevalensi dibawah 20 persen naik dari 34 pada 2018 menjadi 81 pada tahun 2019. “Empat provinsi sudah mempunyai prevalensi stunting di bawah 20 persen, yaitu Bali, Kepulauan Riau, Kep Bangka Belitung dan DKI Jakarta. Dua provinsi masih di atas 40 persen, yaitu Sulawesi Barat dan NTT. Pada tahun 2020, Survei Status Gizi Indonesia tidak dapat dilakukan karena pandemi. Pemerintah sedang melakukan perhitungan prediksi dengan menggunakan modelling statistik,” jelasnya.

Muhammad Agus Fariady, A.Pi, MP
Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here