Tahun ini Kalimantan Selatan dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Regional Kalimantan Tahun 2016. Acara tersebut diselenggarakan pada hari Kamis, 7 April 2016 di Aula H. Maksid Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Peserta yang ikut berpartisipasi dalam Rakernis ini berjumlah 170 orang, terdiri dari Unsur BPMPD Provinsi Kalimantan Timur, BPMPD Provinsi Kalimantan Utara, BPMPD Provinsi Kalimantan Barat dan BPMPD Provinsi Kalimantan Tengah, ditambah lagi dari Unsur BPMPD Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.Selain itu Rakernis ini juga dihadiri oleh para undangan dari lintas SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Acara ini dibuka oleh asisten gubernur bidang pemerintahan bapak Dr. Suhardjo. Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Selatan yang beliau bacakan, beliau menekankan bahwa dalam kaitannya dengan azas tugas pembantuan, perlu diperhatikan bentuk-bentuk kewenangan yang dilimpahkan, seperti pemberian bantuan keuangan dari pemerintah pusat kepada desa, pemberian bantuan keuangan dari pemerintah provinsi kepada desa serta kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini perlu dilakukan agar dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dari kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa hingga menyentuh pada lingkup terkecil sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Tujuan dari Rakernis kali ini adalah mendiskusikan pemetaan kelembagaan BPMPD serta Program dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini bertujuan untuk mensinergikan program-program kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Selain itu Rakernis ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dari segi perencanaan dan pelaksanaan program-program Pembangunan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta menetapkan-langkah-langkah ke depan sebagai bagian dari Program secara kesinambungan.
Dari tujuan-tujuan Rakernis tersebut, maka hasil yang ingin dicapai adalah terwujudnya program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan daerah khususnya peningkatan Desa Mandiri di Kalimantan Selatan. Selain itu diperolehnya hasil rapat kerja teknis melalui hasil rumusan yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan sebagai pedoman kerja BPMPD Provinsi dan BPMPD Kabupaten/Kota pada tahun mendatang.
Rakernis ini menghadirkan beberapa pemateri yang berkompeten mengenai Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Sesi pertama diisi oleh Bapak Conrita Ermanto dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI yang menyampaikan materi tentang Penataan Kelembagaan BPMPD. Pada sesi kedua dilanjutkan oleh Bapak Drs. Imran, M.Si, MA dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI yang menyampaikan materi tentang Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2016.
Dalam kesempatan Rakernis itu juga disampaikan Pelaksanaan Program Kerja BPMPD Tahun 2016 oleh masing-masing Kepala BPMPD dari Provinsi Kalimantan Timur, BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan, BPMPD Provinsi Kalimantan Barat, BPMPD Provinsi Kalimantan Tengah dan BPMPD Provinsi Kalimantan Utara. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh setiap unsur BPMPD untuk saling bertukar pikiran dan mendiskusikan apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di daerahnya masing-masing.
Rakernis ini merupakan bentuk kegiatan yang sangat positif bagi setiap instansi BPMPD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengembangkan wawasan seputar urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Asisten Gubernur Bidang Pemerintahan Bapak Dr. Suhardjo mengharapkan agar setelah Rakernis ini dilaksanakan, setiap lini dalam BPMPD baik dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat mengembangkan kerjasama secara sinergis, sehingga mampu melakukan hal yang besar demi terwujudnya pembangunan Desa yang lebih baik ke depannya.
Oleh: Andie Putra Pratama, S.STP
Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat BPMPD Prov. Kalsel
