BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Provinsi Kalimantan Selatan turut menyoroti banyaknya aplikasi yang dibikin oleh pemerintah lebih baik digabungkan saja agar lebih sedikit.
Kabid Pengembangan Kawasan Perdesaan DPMD Kalsel, Ir Masrai Zulzai Subkhi Nejar ST MT menilai, arah kebijakan pemerintah sepertinya akan menggabungkan (integrasi) aplikasi yang banyak tersebut agar pemanfaatan bisa lebih maksimal.
“Saya melihatnya arahnya pada upaya pengintegrasian aplikasi yang dibuat pemerintah, “ujar Masrai di Banjarbaru, Selasa (28/5).
Masrai melihat banyaknya aplikasi mendapat kendala dalam penerapannya karena kurangnya tenaga operator yang menjalankannya, khususnya di desa.
Masrai mengaku menerima keluhan sejumlah aparat dan kepala desa terkait terlalu banyaknya aplikasi yang harus diterapkan dalam pemerintahan dan pembangunan di desa.
Disampaikan Masrai, sewaktu pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa pada 2023 kemarin, terdapat beberapa kepala desa yang mengeluhkan banyaknya aplikasi yang harus diterapkan. Bahkan ada yang mencapai 15 aplikasi, sedangkan tenaga operator yang menjalannya kurang tersedia di desa.
Masrai mengatakan, dari ribuan aplikasi yang dibuat di pemerintah mungkin hanya beberapa aplikasi yang digunakan, sehingga wajar jika kemudian ada instruksi dari Presiden Joko Widodo kepada Kementerian dan pemerintah daerah untuk penghentian pembuatan aplikasi, sebab disalah satu Kementerian saja dilaporkan ada yang mencapai 5.000 aplikasi.
Selain itu menurut Masrai, banyaknya aplikasi tentu membutuhkan biaya besar untuk pemeliharaan dan pembaruan data aplikasi atau ‘updating‘.
Menjadi pembina apel pagi di Halaman Dinas PMD Kalsel, Masrai berharap kementerian terkait melakukan moratorium untuk mengatasi masalah ini.
“Ada baiknya memang kementerian dalam beberapa tahun ini melakukan moratorium untuk penghentian pembuatan aplikasi, akan lebih baik menurut saya untuk diintegrasikan saja yang sudah ada, “tegasnya. (Eddy Abdillah)
