Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meraih Bhumandala Ariti Award (Piala Perunggu) atas keberhasilan dalam pemanfaatan informasi yang bersifat keruangan (Geospasial) untuk melakukan kebijakan penetapan Batas Desa dan Kelurahan.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Republik Indonesia, Muh. Aris Marfai kepada Wakil Gubernur Kalsel H. Muhidin di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta Bali, Senin (6/11).
“Penghargaan diberikan kepada unsur pemerintah, lembaga masyarakat dan swasta yang telah mengembangkan inovasi dari pemanfaatan data geospasial,” ujar Aris Marfa’i dalam sambutannya.
Pemanfaatan data geospasial memiliki dampak dan relevansi sosial. Apalagi saat ini terdapat isu-isu strategis mengenai lingkungan hidup, kehutanan, perubahan iklim, kebakaran hutan, rencana investasi dan sebagainya.
Penyelenggara Bhumandala Award-Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial telah memasuki tahun keempat sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2017.
Nah, untuk kategori Informasi Geospasial Batas Desa dan Kelurahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun ini berhasil meraih Bhumandala Ariti Award (Piala Perunggu).
Menter Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada kesempatan itu mengakui jika hampir semua kabupaten/kota menghadapi masalah tapal batas desa dan kelurahan, sehingga Kalsel dinilai hebat karena sudah bisa mencapai penghargaan ini.
Sementara untuk penghargaan Bhumandala Rajata Award (Perak) diraih Pemprov Jawa Barat dan Bhumandala Kanaka Award (Emas) diraih Jawa Timur.
Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Faried Fakhmansyah yang turut mendampingi Wakil Gubernur Kalsel menerima penghargaan itu mengaku sangat bersyukur atas pencapaian Pemprov Kalsel karena menjadi satu-satunya provinsi di Kalimantan yang meraih penghargaan ini.
“Penghargaan Bhumandala Award 2023 yang perdana diterima ini membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Dinas PMD Kalsel memiliki komitmen yang kuat, serta dukungan dari seluruh unsur Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam penyelesaian batas desa,” kata Faried.
Penyelesaian batas desa dapat mewujudkan kepastian administratif untuk mengurangi potensi konflik dan sengketa yang terjadi pada masyarakat desa.
Dikatakan Faried, penanganan batas wilayah merupakan bagian dari Informasi Geospasial Dasar, khususnya mengenai penegasan batas wilayah desa. Dengan adanya informasi yang jelas dan akurat mengenai batas desa tersebut, tentunya dapat mewujudkan kepastian administratif untuk menjawab beragam kebutuhan masyarakat desa.
Faried mengatakan, bukan kali ini saja Pemprov Kalsel di bawah kepemimpinan Paman Birin meraih penghargaan.
“Paman Birin berhasil membawa Kalsel empat kali berturut-turut meraih penghargaan ini, sejak 2020 meraih penghargaan Bhumandala dengan medali perunggu dan 2021 meraih penghargaan Inovasi terbaik “Sistem Informasi Pertanian Beririgasi (SITARI)” yang dikembangkan Bappeda Provinsi Kalsel dan pada 2021, mendapat Piala Kategori Emas,” terang Faried.
Bhumandalam Rajata (Medali Perak) 2023 di antaranya diberikan kepada Provinsi Kalsel, Kabupaten HSS, Kabupaten Tabalong dan Kota Banjarmasin.
Terakhir, penghargaan Bhumandala Kanaka atau Medali Emas (Inovasi Pemanfaatan Inovasi Geospasial) diberikan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
Sebelumnya, Paman Birin juga dianugerahi Bhumandala Award 2022 untuk kategori paling bergengsi yakni Bhumandala Kanaka (Piala Emas) pada Kelompok Pemerintah Provinsi. (Eddy A.)
