Setiap unsur Aparatur Sipil Negara tentu harus memiliki kompetensi dan wawasan dalam pengelolaan keuangan daerah dan penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dalam rangka mensosialisasikan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah bertempat di ruang rapat lantai 2 desa mandiri. (Rabu, 24/01/2024).
Acara ini dibuka oleh Sekretaris Dinas PMD, Raden Mas Ernato Surya Jaya, S.P., M.A.P. sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut yaitu Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah II, Ahmad Haitami Anshari, S.E., M.M., dan Agustini Kesuma Wardani dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dihadiri Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta staf dinas PMD yang terkait kuasa penggunaan anggaran yakni Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan para operator yang ditunjuk dalam penatausahaan keuangan daerah ini.
Penatausahaan Keuangan Daerah selalu bergerak dinamis dalam regulasinya, sehingga setiap tahun pasti selalu ada yang berubah dalam regulasinya. Menurut Haitami, saat ini penatausahaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
Regulasi ini perlu disampaikan secara menyeluruh baik disampaikan secara internal maupun secara eksternal bagi setiap satuan kerja perangkat daerah, tidak terkecuali bagi dinas PMD sendiri. Tujuannya, agar setiap unsur ASN juga dapat memahami secara menyeluruh mengenai tugas pokok dan fungsi pada setiap unsur yang berperan dalam proses penatausahaan keuangan tersebut.
Melalui kegiatan ini Haitami berharap agar ke depannya setiap unsur satuan kerja perangkat daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangannya dengan optimal mulai dari lingkup terendah hingga pada lingkup pimpinan, sehingga memberikan kontribusi yang baik terhadap pengelolaan keuangan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Kontributor:
Andie Putra Pratama, S.STP., M.Si
