BANJARBARU- Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalimantan Selatan, Nisa Hasan Alkaff mengaku juga tertarik melakukan studi tiru kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur di tengah kunjungan DPMPD Kaltim ke Dinas PMD Kalsel, Rabu (6/12/23).
“Mereka (Pemprov Kaltim) sudah bisa memberikan bantuan dana bagi pengembangan BUMDesa, sedang di kita belum bisa, ” ujar Nisa.
Kemudian ia menambahkan bahwa Dinas PMD Kalsel akan kembali melakukan kunjungan studi tiru ke Kaltim agar bisa diterapkan untuk pengembangan BUMDesa di Kalsel.
“Dinas PMD Kalsel sebenarnya juga pernah menyampaikan usulan kepada Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) tentang pemberian bantuan keuangan bagi pengembangan BUMDesa, namun ditolak Mendagri karena menganggap hal itu bukan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalsel terhadap pengembangan BUMDesa, ” terang Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa Dinas PMD Kalsel, Muhammad Agus Fariady
Agus menjelaskan kembali bahwa bantuan keuangan yang dimaksud adalah bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pengembangan BUMDesa melalui penyertaan modal yang diusulkan oleh tim keuangan daerah kepada Pemerintah Provinsi Kaltim. Namun, Pemerintah Provinsi Kaltim bisa memberikan bantuan keuangan ini bagi pengembangan BUMDesa sebagaimana disampaikan pihak DPMPD Kaltim saat kunjungan studi tiru ke Dinas PMD Kalsel.
Agus mengatakan, bantuan keuangan semacam ini harus memiliki regulasi yang jelas oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi. Dinas PMD Kalsel hanya pernah menyalurkan bantuan dana hibah ke beberapa BUMDesa di 2021 senilai Rp1, 5 miliar. BUMDesa yang mendapat bantuan dana hibah tersebut setahun sebelumnya memang sudah mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah ke Pemerintah Pusat. (Eddy Abdillah)
